Perhutanan Sosial Bangkitkan Ekonomi Lokal

Pontianak Pos, 30 September 2016

KEBIJAKAN pengembangan perhutanan sosial merupakan wujud nyata untuk mewadahi dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Perhutanan sosial yang merupakan system pengelolaan hutan negara dan atau hutan hak, memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam melestarikan hutan tanpa merubah status dan fungsi hutan.Salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan program  perhutanan sosial adalah pengelolaan kawasan yang merupakan serangkaian kegiatan prakondisi, dalam rangka optimalisasi usaha pemanfaatan kawasan hutan. Pada tahap awal untuk mendapatkan kepastian berusaha di dalam areal kerja perhutanan sosial tersebut, perlu adanya kepastian lokasi areal kerja perhutanan sosial yang meliputi letak, luas, batas-batas dan potensi hutan di kawasan tersebut.

Pengembangan hasil hutan bukan kayu merupakan salah satu program pembangunan di kawasan perhutanan sosial. Salah satunya adalah madu merupakan salah satu komoditas hasil hutan yang memiliki banyak manfaat. Cairan kental berwarna cokelat keemasan ini dihasilkan oleh lebah madu (Apis dorsata) yang mengumpulkan nektar bunga dari berbagai tanaman. Tak hanya dikonsumsi langsung, madu juga digunakan sebagai campuran bahan makanan, minuman, dan sabun. Sarang madu akan menghasilkan lilin lebah yang dipakai  untuk industri kecantikan dan obat-obatan.

Di beberapa tempat di Indonesia, madu adalah komoditas unggulan yang menyumbang pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, madu juga menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat adat, di mana banyak komunitas adat mempertahankan keberadaan hutannya melalui pengolahan madu yang lestari.

Menurut Koordinator Jaringan Madu Hutan Indonesia, Rio Bertoni menjelaskan bahwa. Pengembangan kawasan perhutanan sosial haruslah memiliki komoditas hasil hutan yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Sehingga penting sebelum membentuk hutan desa ataupun hutan kemasyarakatan. Hal ini penting agar hutan tetap terjaga tetapi nilai ekonomis tetap dirasakan. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu dimana Hasil hutan bukan kayu kini sudah sekitar 565 jenis. Termasuk salah satunya adalah madu hutan. Madu hutan sebenarnya  menjadi salah satu komoditas yang baik untuk dikembangkan selain komoditas lainnya. Dimana madu hutan yang dihasilkan oleh lebah madu memiliki keunggulan tersendiri bila dikembangkan oleh masyarakat. Keunggulannya adalah dalam hal produksinya yang cepat, dan juga madu hutan sendiri menjadi parameter sebuah hutan yang kondisinya masih tetap terjaga dengan baik. “Kita menyepakati bila tidak ada pohon, tidak ada hutan pasti tidak ada lebah,” ungkapnya.

Rio menambahkan, Kini Jaringan Madu Hutan Indonesia sudah tersebar di delapan provinsi di sembilan kabupaten yang pengembangannya memang masuk di dalam kawasan hutan sosial. Komunitas madu hutan di Kalimantan Barat sendiri berada di Kabupaten Kapuas Hulu. JMHI terus mendorong adanya jaringan madu hutan di seluruh kabupaten Kapuas Hulu untuk membentuk komunitas madu hutan. Sekarang sudah terbentuk Sentra Koperasi Madu Hutan  Kapuas Hulu yang terdiri dari empat sub sentra yang memiliki produk madu masing-masing. Dimana sub sentra yang mengembangkan produk madunya ini berada di beberapa kecamatan. “JMHI mengharapkan produk madu yang telah dihasilkan kedepannya bisa diwadahi dengan koperasi agar dalam memasarkan produk madunya lebih mudah, pihak kamipun tetap mengharapkan dukungan dari berbagai pihak termsuklah pemerintah daerah dalam hal memasarkan produk yang telah dihasilkan,” terangnya.

JMHI sejauh ini terus mendukung masyarakat dalam hal pengembangan madu hutan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dukungan terkait kapasitas sumber daya manusia kepada pihak masyarakat terus dilakukan berkala dengan memberikan pelatihan dan studi banding. Dukungan lainnya adalah membangun mitra-mitra, sehingga komoditas yang telah dihasilkan mampu dijual mendorong adanya riset terkait manfaat madu hutan yang ada di Kapuas Hulu. “Pihak kami terus mendorong produk madu hutan Kapuas Hulu mampu masuk pasaran Internasional seperti Oriflame sudah lama tertarik, namun kendalanya adalah produksi madu hutan di kapuas Hulu masih belum mampu memproduksi dalam jumlah banyak. JMHI sendiri menginginkan bahwa madu hutan produksi dari Kapuas Hulu mampu menjadi sentra bisnis yang mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar hutan,” tuturnya.

Program Officer Perhutanan Sosial Resolusi Konflik dan Masyarakat Adat UNDP REDD+, Rakhmat Hidayat mengatakan saat ini cukup banyak bantuan yang diberikan UNDP untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu seperti madu.

“Bantuan nyata yang sudah diberikan saat ini baru ada di Riau seperti alat untuk menurunkan kadar air, alat produksi, alat untuk membuat pengemasan madu,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mendorong promosi terhadap produk yang telah dihasilkan termasuk memfasilitasi untuk memasarkan hasil produk yang telah di hasilkan. Agar kualitas madu yang dihasilkan semakin baik. Maka dilakukan dukungan fasilitasi dalam meningkatkan kapasitas petani madu. “Jadi untuk di Kalbar memang belum ada bantuan peralatan langsung, namun melalui mitra kami di lapangan,  secara bertahap kami mendorong adanya peningkatan kapasitas petani madu agar bisa mengolah atau memproduksi madu dengan kuantitas dan kualitas yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” pungkasnya. (ash/yad)

sumber foto dan tulisan : http://www.pontianakpost.com/perhutanan-sosial-bangkitkan-ekonomi-lokal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *